Selasa, 16 Juli 2013

Bolehkah makan siang dengan teman sekolah yang sekaligus juga rekanan PLN dan dibayar di teman?
Bolehkah menerima honor ketika menjadi pembicara di suatu seminar di luar PLN?
Bolehkah saat factory visit kita menerima souvenir dari vendor?
Saat menerima hadiah pada suatu lomba dimana kita mewakili perusahaan, apakah hadiah itu menjadi hak kita atau haknya perusahaan?
Saat menginap di hotel dengan keluarga dan tidak sedang dinas, pantaskah kita meminta corporate rate ke hotel tersebut?
Bolehkah??
Bolehkan???
Ada berderet pertanyaan yang diajukan dan dibahas oleh peserta workshop Penyusunan Aturan dan Tata Kelola Pelaksanaan Gratifikasi.
Sebagai bagian dari program PLN Bersih yang telah diluncurkan sejak tahun lalu, kini PLN tengah menyusun sistem dan unit pengelola gratifikasi. Sistem pengelolaan gratifikasi memerlukan aturan dan tata kelola dalam pelaksanaannya. Untuk mempersiapkan hal tersebut, pada tangga 1 – 2 Juli 2013 di PLN Pusdiklat diselenggarakan workshop Penyusunan Aturan dan Tata Kelola Pelaksanaan Gratifikasi.
Workshop yang dipandu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini diikuti oleh para pegawai yang direncanakan akan menyusun panduan pengeloaan gratifikasi PLN.
Dalam sambutannya Kepala Divisi Manajemen Resiko PLN Amir Rosidin mengatakan bahwa PLN serius mempersiapkan sistem ini. Saat ini telah dibentuk unit setingkat bidang di bawah Divisi Manajemen Resiko yang diantaranya bertugas menangani gratifikasi yaitu Bidang Kepatuhan yang dipimpin oleh seorang manajer senior. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka persiapan membentuk Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) PLN dan menyusun sistem pengelolaan gratifikasi.
Menurut Sugiarto dari KPK, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Gratifikasi yang dianggap suap adalah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Misal, uang terima kasih dari rekanan setelah proses lelang, fasilitas wisata dari rekanan ke istri pejabat, uang rokok dalam pemberian layanan.Terhadap gratifikasi yang dianggap suap tersebut maka sikap pegawai PLN adalah TOLAK dan laporkan ke Unit Pengelolaan Gratifikasi di kantor atau ke KPK.
Disamping itu ada juga gratifikasi dalam kedinasan yang merupakan penerimaan oleh wakil instansi dalam kedinasan. Termasuk di sini adalah pemberian hadiah kontes, kompetisi terbuka dalam kedinasan, penerimaan fasilitas transportasi dan akomodasi dalam kedinasan, penerimaan plakat, vandel, goody bag dari panitia seminar dalam kedinasan. Terhadap hal ini maka jika nilainya melebihi batas kewajaran harus ditolak dan dilaporkan. Jika nilai dibawah batas kewajaran atau bentuk dan nilai gratifikasi baru diketahui setelah terjadi penerimaan maka bisa diterima namun harus dilaporkan ke UPG. UPG kemudian akan menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi hak instansi atau hak penerima. Intinya gratifikasi harus dilaporkan.
Ada pula bukan gratifikasi yang termasuk suap dan dalam kedinasa, yaitu penerimaan berdasarkan kontrak yang sah atau karena dilakukannya prestasi. Misal, kompensasi atas profesi dimluar kedinasan, keuntungan undian kontes kompetisi di luar kedinasan, makanan minuman siap saji yang berlaku umum dalam kedinasan.
UPG yang akan dibentuk di PLN bertugas untuk mengelola segala macam bentuk gratifikasi yang bisa terjadi di PLN baik yang ditolak maupun diterima oleh pegawai untuk kemudian dilaporkan ke Pusat Pengelolaan Gratifikasi di KPK atau ditentukan oleh UPG sendiri kepemilikan dan kemanfaatannya apabila kriterianya jelas.
PLN Bersih, No Sap, No Korupsi, No Gratifikasi.

0 comments:

Posting Komentar